Rabu, 18 April 2012

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA


Universitas Muhammadiyah Buton (UMB)
BAB II
BENTUK-BENTUK BADAN USAHA
1. Persekutuan Perdata
Matschap atau Persekutuan Perdata, adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Maatschap sebenarnya adalah bentuk umum dari Firma dan Perseroan Komanditer (Comanditaire Venotschap). Dimana sebenarnya aturan dari Maatschap, Firma dan CV pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya.
Pada dasarnya pendirian suatu Maatschap dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu:
1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi.
Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co (compagnon).
Mengenai Maatschap ini diatur dalam bab ke VIII bagian pertama dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya akan kita sebut BW).
Karakteristik dari Maatschap yang tidak dimiliki oleh Firma dan CV adalah: Maatschap merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Oleh karena itu, didalam pembukaan suatu Maatschap Akuntan misalnya, maka para sekutunya harusnya hanya orang-orang yang berprofesi sebagai Akuntan saja. Jadi tidak boleh dibuat misalnya: Kantor Akuntan Publik Suswinarno, Ak dan Rekan, tapi ternyata para sekutunya terdiri dari Notaris, Pengacara ataupun konsultan manajemen. Demikian pula untuk Maatschap yang dibentuk oleh para Notaris ataupun para pengacara.
Seperti halnya firma, maka dalam Maatschap para sekutu masing-masing bersifat independen. Artinya, masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, khususnya untuk tindakan pengurusan sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya. Pembatasan tindakan keluar tersebut biasanya mengacu pada perbuatan yang bersifat kepemilikan, ataupun yang berarti Maatschap tersebut dengan suatu hutang atau kewajiban tertentu. Dalam hal demikian, maka perbuatan hukum dimaksud harus mendapat persetujuan dari sekutu yang lain.
Dalam pendirian suatu Maatschap, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan Maatschap tersebut. “Kontribusi” ini dalam istilah hukumnya disebut “inbreng”(pemasukan ke dalam Perseroan). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, good will, dan know how. Good Will itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti: pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun Merek (brand image). Sedangkan Know how bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti: dalam Maatschap Kantor Hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomisdalam bahasa Indonesia
Syarat pendirian suatu Maatschap (Persekutuan Perdata), sama dengan Firma ataupun CV, yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan pejanjian dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, pada dasarnya akta pendirian Maatschap sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.[1]
Maatschap atau yang lebih dikenal sebagai persekutuan perdata /perkongsian/kompanyon diatur dalam pasal 1618 hingga pasal 1652 KUHPer dan diartikan sebagai:
“suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (pasal 1618 KUHPer)”
sesuatu’ disini dapat diartikan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan kedalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan. ‘kerajinan’ yang dimaksud juga bisa berupa tenaga atau ketrampilan yang dimasukkan kedalam persekutuan karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya maatschap.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPer, dapat disimpulkan bahwa maatschap setidaknya mengandung unsur-unsur dibawah ini:
    1. bertindak secara terang-terangan
    2. harus bersifat kebendaan
    3. untuk memperoleh keuntungan
    4. keuntungan dibagi-bagikan antara anggota
    5. kerjasama ini tidak nyata tampak keluar atau tidak diberitahukan kepada umum
    6. harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan dan diizinkan, dan
    7. diadakan untuk kepentingan bersama anggotanya
Mengenai pendiriannya sendiri, maatschap dapat didirikan melalui perjanjian sederhana, dan tanpa pengajuan formal, atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara lisan, namun tidak menutup kemungkinan juga bila ingin dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat secara otentik. Maatschap biasanya bertindak di bawah nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum.
Mengenai tanggung jawab, dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu tanggung jawab intern para sekutu, dan tanggung jawab ekstern terhadap pihak ketiga. Untuk yang pertama (intern), maka para sekutu dapat menunjuk salah seorang diantara mereka atau pihak ketiga untuk menjadi Pengurus Maatschap guna melakukan semua tindakan kepengurusan atas nama maatschap (pasal 1637 KUHPer). Bila tidak dijanjikan demikian, maka setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama maatschap dan atas nama mereka (pasal 1639 KUHPer). Untuk yang kedua (ekstern), dalam pasal 1642 KUHPer dinyatakan bahwa “para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang maatschap dan masing-masing mitra tidak bisa mengikat mitra lainnya apabila mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian, maka setiap sekutu berhak untuk bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu, dengan catatan diberikan hak khusus bagi sekutu yang tidak setuju untuk dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut untuk mengajukan keberatan pada waktu yang telah ditentukan sehingga terbebas dari tanggung jawab atas tindakan tersebut.
Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan maatschap akan dibagikan diantara mereka. Apabila hal ini tidak diatur, maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurut kontribusi setiap sekutu dan sekutu yang hanya mengkontribusikan ketrampilan, jerih payah, akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya paling kecil baik dalam hal uang maupun barang (pasal 1635 KUHPer). Namun perlu dcatat disini bahwa suatu janji untuk memberikan seluruh keuntungan pada salah seorang sekutu adalah batal, namun sebaliknya, janji yang mengatakan bahwa seluruh kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu adalah diperbolehkan
Bagaimana halnya bila maatschap bubar? Apa yang terjadi dengan kekayaan maatschap tersebut? Dalam pasal 1646 KUHPer, suatu maatschap dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini:
1. lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap;
2. musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok permitraan;
3. atas kehendak beberapa atau sesorang sekutu;
4. jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit
Bila maatschap bubar, maka harta kekayaan maatschap akan dibagi kepada anggota maatschap berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bagaimana bila kekayaan maatschap justru tidak cukup untuk membayar utang? Kembali pada karakteristik maatschap itu sendiri, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.[2]
Cara yang tersebut pertama kiranya tidak memerlukan penjelasan. Sebagaimana halnya dengan semua perjanjian yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, maka suatu perjanjian persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir apabila waktu itu habis.
Para pembentuk perseroan (maatschap) dapat menyimpang dari penentuan ini yaitu menentukan cara-cara lain untuk terhentinya perseroan.
Misalnya ada cara terhenti maatschap yang tidak disebutkan oleh pasal 1646, yaitu pembubaran maatschap oleh hakim, yang dimaksudkan oleh pasal 1647 KUHPer, dan lagi kalau ada persetujuan baru antara segenap peserta untuk menghentikan persetujuan perseroan semula.
Cara yang tersebut ke-2, diatur lebih lanjut oleh pasal 1648 KUHPer, sebagai berikut:
Apabila yang dimaksudkan dalam maatschap ialah hanya pemakaian saja dari suatu barang dan hak milik atas barang itu tetap berada di tangan si peserta yang memasukkan barang itu maka maastchap tentu berhenti kalau barangnya musnah terbakar.
Apabila yang dijanjikan dimasukkan dalam maastchap ialah hak miliknya atas barang, maka perbedaan, apakah barang itu sudah atau belum dimasukkan. Kalau belum, maka maastchap terhenti dengan musnahnya barang. Kalau sudah, maka maastchap menderita kerugian akibat dari musnahnya barang, dan kerugian ini mungkin sekali telah ditanggung dengan suatu asuransi.
Cara yang tersebut ke-3 diatur lebih lanjut oleh pasal 1619 dan 1650 sebagai berikut:
Kalau umur maastchap tidak ditetapkan lebih dulu, maka tiap peserta berhak menghentikan maastchap secara memberitahukan kepada peserta-peserta lain (opzegging) tetapi penghentian ini harus dilakukan secara jujur dan tidak pada waktu, yang tidak layak maastchap dihentikan (ontijding).
Sebagai contoh dari ketiadaan kejujuran disebutkan peristiwa, dalam mana seorang peserta yang menghentikan itu, bermaksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan, yang semula oleh segenap peserta diharapkan akan dinikmati bersama.
Sebagai contoh daripada waktu yang tidak layak (ontijdig) untuk penghentian maastchap, disebutkan keadaan dalam mana barang-barang kekayaan adalah baru berkurang, tetapi ada harapan kemudian barang tersebut akan bertambah, maka ada bainya terhentinya maastchap ditangguhkan dahulu.
Hak untuk menghentikan maastchap ini dapat ditiadakan pada waktu pembentukan maastchap.
Tetapi kalau ini terjadi, masih ada jalan untuk menghabiskan perhubungan hukum yang tidak diingini, dengan jalan mempergunakan pasal 16478, yaitu dari hukum dapat diminta supaya membubarkan maastchap, kalau ada alas an sah (wettige redden). Dan sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, atau apabila peserta lain oleh karena sakit tidak dapat mengurus maastchap sebai-baiknya, dan selanjutnya ditegaskan, bahwa hakimlah yang menentukan ketetapan atau pentingnya dari alasan yang dikemukakan untuk membubarkan maastchap.
Dari dua contoh disebutkan oleh pasal 1647 tadi, dapat disimpulkan, bahwa, pada umumnya sebagai alasan yang sah dapat dianggap perbuatan-pernuatan dari peserta lain atau keadaan-keadaan, yang mengakibatkan kerjasama antara para peserta untuk tujuan maastchap adalah tidak mungkin lagi atau menjadikan amat sukar.
Dalam hal kematian salah seorang peserta, menurut pasal 1651dasar dijanjikan, bahwa, apabila seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya, atau diantara para peserta lainnya.
Kalau terjadi peristiwa yang belakangan ini disebutkan ini menutur ayat (2), para ahli waris dari almarhum peserta hanya dapat minta pembagian kekayaan maastchap menurut keadaan pada waktu wafatnya si almarhum itu,akan tetapi apabila pada waktu itu masih ada hal-hal yang harus dilaksanakan, maka untung rugi dari pelaksanaan itu dinikmati atau diderita pula oleh para ahli waris.
Pada akhirnya, pasal 1652 menentukan, kalau sebagai akibat dari penghentian, kekayaan harus dibagi diantara para peserta, maka berlakulah pasal-pasal dari BW mengenai pembagian boedel-warisan dari seorang yang meninggal dunia (pasal 1066 dan seterusnya).
Pembagian ini yang lazimnya juga dinamakan “liquidate”, mungkin sekali baru dapat dilaksanakan agak lama sesudah maastchap dihentikan.
2. Persekutuan Firma
a. Pengertian Firma
Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD). Adapun persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal 1618 KUHPer). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa persekutuan itu disebut Firma apabila mengandung unsure-unsur pokok berikut ini:
1) Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPer)
2) Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD)
3) Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD)
4) Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)
b. Penggunaan Nama Bersama
Firma (Fa) artinya nama bersama. Penggunaan nama bersama untuk nama perusahaan dapat dilakukan dengan caara berikut ini:
1) Menggunakan nama seorang sekutu, misalnya Fa Haji Tawi.
2) Menggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarganya, misalnya Firma Ibrahim About and Brothers, disingkat Fa Ibrahim Aboud & Bros. Artinya, perusahaan persekutuan ini beranggota Ibrahim Aboud dan saudara-saudaranya (adik beradik).
3) Menggunakan himpunan nama semua sekutu secara singkatan, misalnya Fa Astra (singkatan Ali, Sumarni, Tantowi, Rafi’ah, dan Astaman).
4) Menggunakan nama bidang usaha, misalnya Fa Ayam Buras yang kegiatan usahanya beternak ayam bukan ras.
5) Menggunakan nama lain, misalnya Fa Serasan Sekate, Fa musi Jaya, Fa Sumber Rejeki.
Pada firma, kepribadian para sekutu yang bersifat kekeluargaan sangat diutamakan. Hal ini dapat dimaklumi karena sekutu dalam persekutuan firma adalah anggota keluarga ataupun teman sejawat, yang bekerja sama secara aktif menjalankan perusahaan mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama secara pribadi.
c. Cara Mendirikan Firma
Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat dimuka notaris (pasal 22 KUHD). Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar firma dengan rincian isi sebagai berikut:
1) Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu.
2) Penetapan nama bersama atau firma.
3) Firma bersifat umum atau terbatas pada menjalankan perusahaan bidang tertentu.
4) Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi firma.
5) Saat mulai dan berakhirnya firma.
6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
Akta pendirian nama firma harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan (Pasal 23 KUHD). Setelah itu, akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara (Pasal 28 KUHD). Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan , maka menurut ketentuan Pasal 29 KUHD pihak ketiga menganggap firma itu:
1) Sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala jenis usaha.
2) Didirikan untuk waktu tidak terbatas.
3) Semua sekutu wenang untuk menandatangani surat untuk firma itu
Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tadi dapat disimpulkan bahwa firma bukan badan hukum. Alasannya adalah:
1) Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap waktu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
2) Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Untuk memulai usaha, sekutu pendiri harus memperoleh surat izin usaha dari Kantor Deperindag setempat bila diperlukan surat izin tempat usaha dari pemerintah kabupaten/kota setempat. Paling lambat tiga bulan sejak memperoleh surat izin usaha (sejak menjalankan usahanya), sekutu pendiri wajib mendaftarkan firma pada Kantor Deperindag setempat (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982).
d. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab
Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (akta pendirian firma). Jika belum ditentukan, pengurus harus ditentukandalam aka tersendiri dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negri setempat serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Hal ini penting supaya pihak ketiga dapat mengetahui siapa yang menjadi pengurus yang berhubungan dngannya.
Dalam anggaran dasar atau akta penetapan pengurus ditentukan juga bahwa pengurus berhak bertindak keluar atas nama firma (Pasal 17 KUHD). Jika tidak ada ketentuan, setiap sekutu dapat mewakili firma yang mengikat juga para sekutu lain sepanjang mengenai perbuatan bagi kepentingan firma (Pasal 18 KUHD). Akan tetapi, kekuasaan tertinggi dalam firma ada di tanggan semua sekutu. Mereka memutuskan segala masalah dengan musyawarah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar firma.
Hubungan hukum ke dalam (internal) antara sesame sekutu firma meliputi butir-butir yang ditentukan berikut ini:
1) Semua sekutu memutus dan menetapkan dalam anggaran dasar sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma.
2) Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma (Pasal 12 KUHD).
3) Semua sekutu memberikan persetujuan jika firma menambah sekutu baru (Pasal 1641 KUHPer).
4) Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam anggaran dasar.
5) Seorang sekutu dapat menggugat firma apabila ia berposisi sebagai kreditor firma dan pemenuhannya disediakan dari kas firma.
Hubungan hukum keluar (eksternal) antara sekutu firma dan pihak ketiga meliputi butir-butir yang ditentukan berikut ini:
1) Sekutu yang sudah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dilunasi pembayarannya (Arrest Hoog gerechtshof 20 februari 1930).
2) Setiap sekutu wenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya (pasal 17 KUHD).
3) Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan firma, yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena melawan hukum (Pasal 18 KUHD).
4) Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya firma dengan segala macam alat pembuktian (Pasal 22 KUHD).
Menurut van Ophuijsen (1936), seorang notaries di Batavia, tanggung jawab para sekutu terhadap pihak ketiga tidak dilaksanakan secara langsung, artinya segala utang firma dipenuhi lebih dahulu dari uang kas firma. Apabila uang kas tidak mencukupi, barulah diberlakukan pasal 18 KUHD bahwa kekayaan pribadi masing-masing sekutu dipertanggungjawabkan sampai utang terpenuhi semuanya. Demikianlah hasil penelitian yang dilakukan oleh van Ophuijsen terhadap praktik firma.
e. Berakhirnya Firma
Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian) telah berkhir. Firma juga dapat bubar sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu (Pasal 26 dan 31 Pasal KUHD). Pembubaran firma harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negri setempat, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran firma, pengunduran diri, pemberhentian sekutu, atau perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD).
Setiap pembubaran firma memerlukan pemberesan. Untuk pemberesan tersebut, firma yang sudah bubar itu masih tetap ada (Pasal 32-Pasal 34 KUHD). Menurut ketentuan Pasal 32 KUHD, yang bertugas melakukan pemberesan adalah mereka yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, sekutu pengurus harus membereskan atas nama firma. Akan tetapi, jika sekutu-sekutu dengan suara terbanyak menunjuk sekutu yang bukan pengurus untuk melakukan pemberesan, sekutu inilah yang bertugas melakukan pemberesan. Apabila suara terbanyak tidak tercapai, pengadilan negri menetapkan pihak pemberesnya. Hubungan hukum antara para sekutu dan pemberes adalah hubungan hukum pemberi kuasa.
Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua utang firma dengan menggunakan uang kas. Jika masih ada saldo, saldo itu dibagi diantara sekutu. Jika ada kekurangan, sekutu itu harus memenuhi dari kekayaan pribadi para sekutu. Jika ada kekayaan berupa barang, pembagian barang itu dilakukan seperti pembagian warisan (Pasal 1652 KUHPer).


3. Persekutuan Komanditer
a. Pengertian Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (silent partner) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu:
1) Sekutu komplementer (complementary partner)
Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan.
2) sekutu komanditer (silent partner)
sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.
Kedua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama dan kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing.
Apabila dikaji, ketentuan Pasal 19 – Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang firma, jelas bahwa persekutuan komanditer adalah firma dalam bentuk khusus . kekhususan itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmant.
b. Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer
Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan persekutuan komanditer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, Pasal 22 KUHD dapat diperlakukan. Dengan demikian, persekutuan komanditer didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaries. Akta pendirian kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negri setempat. Akta pendirian yang sudah didftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.
Sama halnya dengan firma, syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan karena persekutuan komanditer bukan badan hukum. Praktik perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, maka tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.
c. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab
Seperti halnya pada firma, pada persekutuan komanditer juga terdapat hubungan hukum ke dalam (internal) antara sesama sekutu dan hubungan hukum (eksternal) antara sekutu dan pihak ketiga.
1. Hubungan Hukum ke dalam
Hubungan hukum antara sesama sekutu komplementer sama seperti pada firma. Hubungan hukum antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer tunduk pada ketentuan Pasal 1624 sampai dengan 1641 KUHPer. Pemasukan modal diatur dalam pasal 1625 KUHPer dan seterusnya, sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam Pasal 1633 dan Pasal 1634 KUHPer. Pasal-pasal ini hanya berlaku apabila dalam anggaran dasar tidak diatur.
Menurut ketentuan Pasal 1633 KUHPer, sekutu komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar persekutuan. Jika dalam anggaran dasar tidak ditentukan, sekutu komanditer mendapat keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukannya. Jika persekutuan menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sampai jumlah pemasukannya itu saja. Bagi sekutu komlemer beban kerugian tidak terbatas, kekayaan pun ikut menjadi jaminan seluruh kerugian persekutuan (Pasal 18 KUHD, Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPer). Sekutu komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta supaya mengembalikan keuntungan yang diterimanya (Pasal 1625 KUHPer dan seterusnya dan Pasal 20 ayat (3) KUHD).
Dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Dia hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Apabila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD member sanksi bahwa tanggung jawab sekutu komanditer disamakan dengan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan. Untuk menjalankan perusahaan, persekutuan komanditer dapat menempatkan sejumlah modal atau barang sebagai harta kekayaan persekutuan, dan ini dianggap sebagai harta kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi sekutu komplementer. Hal ini dibolehkan berdasarkan rumusan Pasal 33 KUHD mengenai pemberesan firma. Kekayaan terpisah ini dapat diperjanjikan dalam anggaran dasar (akta pendirian) walaupun bukan badan hukum.
2. Hubungan Hukum keluar
Hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggug jawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (Pasal 19 ayat (1) KUHD), sedangkan yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab ke luar dan ke dalam.
Dalam Pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama firma. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar pasal ini, menurut ketentuan pasal 21 KUHD dia bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Ini berarti tanggung jawabnya sama dengan sekutu komplementer.
d. Tipe-tipe Persekutuan Komanditer
Dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, persekutuan komanditer dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan komanditer terang-terangan, dan persekutuan komanditer atas saham.
1. Persekutuan komanditer diam-diam
Pihak ketiga mengetahui persekutuan ini sebagai firma, tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan ke luar menggunakan nama firma, sedangkan hubungan ke dalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Persekutuan komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19-Pasal 21 KUHD. Dengan demikian, KUHD tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan
Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan komanditer. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan nama kantor, misalnya, CV Musi Jaya, surat keluar dan masuk menggunakan bentuk hukum CV bukan firma. Persekutuan komanditer terang-terangan tidak diatur secara khusus dalam KUHD sebab persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer. Jadi,ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi firma dapat diikuti. Sedangkan ketentuan mengenai sekutu komanditer diatur dalam anggaran dasar.
3. Persekutuan komanditer atas saham
Modal persekutuan komanditer dibagi atas saham-saham. Persekutuan semacam ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham diperbolehkan (Pasal 1337 KUHPer). Sifat kepribadian kekeluargaan pada persekutuan komanditer atas saham mulai mengendor jika dibandingkan dengan persekutuan komanditer terang-terangan yang pada hakikatnya adalah firma. Hal ini terbukti dari saham yang dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat, ataupun bukan teman karib.
Persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke perseroan terbatas (PT). persekutuan komanditer ternyata telah mendesak firma dalam praktik perusahaan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena keadaan yang menghendaki supaya pihak luar yang bukan anggota keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan modal bersama.
e. Berakhirnya Persekutuan Komanditer
Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah firma, cara berakhirnya firma juga berlaku pada persekutuan komanditer, yaitu dengan cara berikut ini (Pasal 31 KUHD):
1. Berakhirnya jangka waktuditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian)
2. Sebelum berakhir jangka waktu yang diteapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
3. Akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian).
Jadi, Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1652 KUHPer dan Pasal 31- Pasal 35 KUHD dapat diberlakukan juga.
Pembubaran sekutu komanditer sama dengan firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaries, didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD).
Setiap pembubaran persekutuan komanditer memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pembagian keuntungan dan pemberesan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, berlakulah ketentuan Pasal 1633 sampai dengan 1635 KUHPer. Apabila pemberesan sudah selesai diselesaikan masih ada sisa sejumlah uang, sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan masing-masing. Jika setelah pemberesan terdapat kekurangan (kerugian), pemberesan kerugian tersebut dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing, kecuali sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya.


4. Perseroan Terbatas
a. Pengaturannya
Perseroan terbatas (PT) diatur dalam KUHD yang sudah berumur lebih dari seratus taahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Disamping itu, di luar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam perseroan terbatas bagi golongan bumi putra sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia.
Untuk mengatasi hal ini dan memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan peembangunan nasional, sudah tiba waktunya mengadakan pembaruan hukum tentang perseroan terbatas. Pada tahun 1995 mulailah babak baru karena pada tanggal 7 maret 1995 diundangkan undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mencabut ketentuan Pasal 36 – Pasal 56 KUHD tentang Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1971 serta Stb. No. 569 dan No. 717 Tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 terdiri atas 12 bab dengan 129 pasal dan mulai berlaku satu tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkannya. Dalam perkembangan selanjutnya muncul undang-undang baru yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Pengertian Perseroan Terbatas
Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa:
Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.
Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsure-unsur badan hukum, seperti ditentukan dalam undang-undang perseroan, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang perseroan, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan RUPS.
Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, dan piutang perseroan.
Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Menurut ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 bahwa:
Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.”
Karena perseroan melakukan kegiatan bisnis, tujuan utama perseroan mengadakan hubungan hubungan dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba (profit oriented).
Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsure-unsur yang diuraikan berikut ini:
1. Badan hukum
Setiap perseroan adalah badan hukum. Artinya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain, memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang sepakatmendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaries. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.
3. Melakukan kegiatan usaha
Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.


4. Modal dasar
Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statute, dalam bahasa inggris disebut authorizet capital. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,00.
5. Memenuhi persyaratan undang-undang
Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (closed system).
c. Cara Meendirikan Perseroan
Untuk mendirikan perseroan perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang erseroan. Syarat-syarat tersebut adalah seperti yang diuraikan di bawah ini:
1. Didirikan oleh dua orang atau lebih
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Pengertian “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Ketentuan dua orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995).
2. Didirikan dengan akta otentik
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik di muka notaries mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan.
3. Modal dasar perseroan
Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa:
Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00.”
d. Organ Perseroan
Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertingi dalam perseroan dan memegang segala wewenangyang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
5. Badan Usaha Koperasi
a. Pengaturannya
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa:
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”
Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.
Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan undang-undang telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Setelah Undang-Undang ini berlaku selama 25 tahun, barulah diadakan pnyempurnaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Undang-Undang ini, apabila akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Koperasi) dan dicatat dalam daftar untuk itu, sejak pengesahan itu koperasi memperoleh setatus badan hukum. Kini berdasarkan undang-undang jabatan notaries, akta pendirian koperasi harus dibuat dihadapan notaries.
b. Pengertian Koperasi
Kata “koperasi” berasal dari bahasa inggris cooperation atau bahasa belanda kooperatie, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu, misalnya, dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan kredit.
Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki cirri-ciri khusus berikut ini:
a. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
b. Tujuan mereka, baik yang bersama maupun yang perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai, dan dikelola bersama.
d. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.
Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum. Setiap koperasi dari segi hukum adalah badan hukum, dan ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
c. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi
Menurt ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Akan tetapi, kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan perseroan terbatas, jika koperasi berasaskan kekeluargaan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, perseroan terbatas berasaskan komersial yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham dan perseroan. Jika koperasi merupakan akumilasi orang, perseroan terbatas merupakan akumulasi modal.
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan tujuan koperasi. Menurut ketentuan pasal ini, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakar yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pansasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perbedaannya dengan perseroan terbatas, tujuan perseroan terbatas adalah memperoleh keuntungan dan atau laba sebanyak-banyaknya bagi individu pemegang saham.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menentukan fungsi dan peran koperasi. Menurut ketentuan pasal tersebut, fungsi dan peran koperasi adalah:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomianggota khususna dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social;
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
d. Cara Mendirikan Koperasi
Cara mendirikan koperasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam pasal-pasal tersebut diuraikan syarat-syarat dan prosedur serta akibat hukum pendiriankoperasi sebagaimana diuraikan berikut ini.
1. Rapat pembentukan koperasi
Sekurang-kurangnya dua puluh orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi. Dari rapat tersebut dibuatkan berita acara yang memuat catatan tentang hasil kesepakatan, jumlah anggota, dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar koperasi yang disusun berdasarkan pedoman dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dibuat dihadapan notaris.
2. Surat permohonan pengesahan
Para pendiri mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan petikan berita acara rapat kepada pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi. Pada waktu menerima akta pendirian, pejabat menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada para pendiri koperasi.
3. Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian
Jika pejabat koperasi berpendapat bahwa isi akta pendirian (anggaran dasar) yang dibuat dihadapan notaris itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah diterima permintaan pengesahan. Akta pendirian yang telah disampaikan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu di kantor pejabat dengan dibubuhi tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Sejak tanggal pengesahan itu, koperasi yang bersangkutan adalah badan hukum (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992).
4. Pengiriman akta pendirian kepada pendiri
Akta pendirian yang bermeterai dikirimkan kepada para pendiri untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan akta pendirian yang tidak bermeterai disimpan dikantor pejabat. Jika ada perbedaan antara kedua akta pendirian tersebut, yang disimpan di kantor pejabat dianggap benar.
5. Pengumuman dalam berita Negara
Setiap akta pendirian yang sudah disahkan diumumkan oleh pejabat dengan menempatkannya dalam berita Negara. Akan tetapi, pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam berita Negara.
e. Organisasi dan Bidang Usaha Koperasi
Ada dua jenis usaha koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi. Persyaratan dua puluh orang anggota dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Adapun pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, persyaratan menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum (bagi koperasi primer), atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar (bagi koperasi sekunder). Persyaratan ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi adalah badan hukum. Namun, khusus sebagai pelajar/siswa dan/atau yang disamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk koperasi, tetapi tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat.
Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bidang usaha koperasi pada dasarnya dapat meliputi segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, koperasi dapat mendirikan dan memiliki unit produksi langsung di bawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus koperasi. Unit produksi ini merupakan satu kesatuan dengan koperasi. Oleh karena itu, manajemennya tidak terpisah dari manajemen seluruh kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Unit produksi adalah alat koperasi selaku badan usaha untuk mewujudkan tujuan koperasi.
Penjenisan bidang usaha koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan tujuan efisiensi. Pada umumnya bidang usaha koperasi meliputi bidang produksi, konsumsi, kredit, dan jasa. Atas dasar tersebut penjenisan koperasi adalah sebagai berikut ini.
1. Koperasi produksi
Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pengadaan, penciptaan bahan-bahan keperluan dasar, dan keperluan kosumsi sehari-hari. Contohnya Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Nelayan, Koperasi Batik, dan Koperasi Kopra.
2. Koperasi konsumsi
Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pemenuhan kebutuhankeperluan sehari-hari. Contohnya Koperasi Mahasiswa, Koperasi Kesejahteraan Guru, dan Koperasi Pegawai Negri.
3. Koperasi kredit
Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam uang. Contohnya Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerlukan segera sejumlah uang, misalnya, untuk keperluan sekolah, dengan angsuran pengembalian yang cukup ringan.
4. Koperasi jasa
Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tertentu, misalnya, bidang jasa angkutan darat. Contohnya Kopti jaya dan Kopaja, yang berusaha di bidang jasa transportasi.
f. Perangkat Organisasi Koperasi
Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Berikut ini setiap perangkat diuraikan secara singkat.
1. Rapat anggota
Menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-koperasi secara berimbang. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau.
Kewenangan dan hak rapat anggota diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, rapat anggota menetapkan hal-hal berikut:
1) Anggaran dasar;
2) Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6) Pembagian sisa hasil usaha;
7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.
Selain kewenangan tersebut, rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992).
2. Pengurus Koperasi
Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali susunan dan nama anggotapengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus koperasi bertugas:
1) Mengelola koperasi dan usahanya;
2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
3) Menyelenggarakan rapat anggota;
4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
Pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Di samping itu, pengurus juga berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota (pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Hubungan kerja antara pengelola dan pengurus dikuasai oleh hubungan hukum ketenagakerjaan secara berkontrak (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).
Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).
Sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh koperasi, maka dapat dinyatakan bahwa ada tiga kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:
1) Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan pengurus;
2) Pengurus sebagai kesatuan apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan pengurus sebagai kesatuan;
3) Anggota pengurus apabila kerugian yang timbul itu disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.
3. Pengawas koperasi
Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh karena itu, pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam pelaksanaan tugasnya itu pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).
Untuk melaksanakan pengawasan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Permintaan jasa audit ini dilakukan dalam rangka peningkatkan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, rapat anggota dapat menetapkan hal itu. Jasa audit meliputi audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya ssuai dengan keperluan koperasi. Di samping itu, koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain, konsultasi dan pelatihan.
g. Modal Koperasi
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman (ayat (1)). Moal sendiri adalah modal yang menanggung resiko, atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri bisa berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah (ayat (2)). Simpana pokok adalah sejumlah uang yang ssama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan.
Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal pinjaman adalah modal yang dapat berasal dari:
1) Anggota koperasi;
2) Koperasi lain dan/atau anggotanya;
3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; dan
5) Sumber lain yang sah.
Modal pinjaman diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, perjanjian dengan pihak yang bersangkutan.
Selain modal yang dimaksud dalam Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Pemilik modal penyertaan ikut menanggung resiko. Lagi pula, pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentuan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.
Modal penyertaan pada koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, yang diundangkan pada tanggal 24 Februari 1998 melalui Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1998 Nomor 47 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998.
Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, dan badan-badan lainnya.
Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 ditentukan bahwa:
Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dan pemodal.
Dalam Pasal 5 ditentukan,
Perjanjian antara koperasi dan pemodal dibuat secara tertulis di muka notaris atau di bawah tangan.
Perjanjian yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
1) Nama koperasi dan pemodal;
2) Besarnya modal penyertaan;
3) Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
4) Pengelolaan dan pengawasan;
5) Hak dan kewajiban pemodal dan koperasi;
6) Pembagian keuntungan;
7) Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi; dan
8) Perselisihan.
Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:
1) Telah memperoleh status sebagai badan hukum;
2) Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
3) Mendapat persetujuan rapat anggota (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998).
Pemodal turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi (Pasal 7 ayat (1) Perturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998). Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998).
h. Pembinaan Koperasi
Pemerintah menciptakan serta mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urasan internal organissasi koperasi. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar kopersi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, menjadi kewajiban seluruh aparatur pemerintah pusat dan daerah untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memasyarakatkan koperasi.
Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, maka menurut ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah:
1) Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
2) Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
3) Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
4) Membudayakan koperasi dalam masyarakat.
Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, maka menurut ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, pemerintah:
1) Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
2) Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
3) Member kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
4) Membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang paling menguntungkan antarkoperasi;
5) Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan masalah yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi.
Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi;
1) Yang hanya diusahakan oleh koperasi;
2) Di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lain.
Pembinaan seperti telah diuraikan di atas dilakukan dengan memerhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta pemerataan kesempatan kerja.
i. Pembubaran Koperasi
Menurut ketentuan Pasal 46 undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, atau berdasarkan keputusan pemerintah. Apabila pembubaran itu berdasarkan keputusan rapat anggota, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditor dan pemerintah. Akan tetapi, alasan pembubaran itu dilakukan, tidak diatur oleh Undang-undang.
Apabila pembubaran itu berdasarkan keputusan pemerintah, menurut ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran itu dilakukan apabila:
1) Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini;
2) Kegiatannya bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
3) Kelangsungan hidupnya tidak lagi dapat diharapkan.
Keputusan pembubaran karena (b) dilakukan apabila telah terbukti dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan (c), antara lain, karena koperasi yang bersangkutan dinyatakan pailit.
Keputusan pembubaran koperaasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. Keputussan pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran itu diberikan paling lambat satu bulang sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).
Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi, terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai yang ditunjuk oleh rapat anggota bagi penyelesaian berdasarkan keputusan rapat anggota atau oleh penyelesai yang ditunjuk oleh pemerintah bagi penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah. Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “koperasi dalam penyelesaian”. Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dilakukan keputusan pembubaran koperasi. Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa rapat anggota dalam hal ditunjuk oleh rapat anggota dan kepada pemerintah dalam hal ditunjuk oleh pemerintah (Pasal 51-Pasal 53 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).
Untuk melaksanakan penyelesaian yang ditugaskan kepadanya, menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
1) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
2) Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
3) Memanggil pengurus, anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4) Memperoleh, memeriksa, serta menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
5) Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
6) Menggunakan sisa kekyaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
7) Membagikan sisa hasil penyeleaian kepada anggota;
8) Membuat berita acara penyelesaian.
Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia dan status badan hukumkoperasi dihapus sejak tanggal pengumuman tersebut (Pasal 55-Pasal 56 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992).


[1] Irma Devita, http://www.maatschap.com
[2] Gofar Tobing, http://www.maatschap.com

1 komentar:

  1. Apa/bagaimana perbandingan hukum/pengaturan CV dan Firma di negara lain?

    BalasHapus